Sekda Bandung Barat Buka Suara, Tepis Isu Dugaan Penyalahgunaan Dana dan Rotasi Jabatan

INFOKBB.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, akhirnya angkat bicara terkait berbagai isu yang tengah beredar, mulai dari kebijakan rotasi-mutasi hingga dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah dinas. Ia menegaskan bahwa situasi ini terjadi akibat kurangnya komunikasi internal di tubuh Pemerintah Daerah.

“Sebagian besar masalah ini muncul karena miskomunikasi. Atas izin Pak Bupati, saya mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah untuk mendengarkan langsung persoalan dan masukan dari masyarakat,” ujar Ade Zakir, Minggu (26/10).

Seperti dimkutip infokbb.id dari halam resmi Pemkab Bandung Barat, untuk merespons berbagai tudingan yang beredar, Ade menyebut pihaknya telah memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh dan menyiapkan kanal pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapan pun.

“Kami sudah minta Inspektorat membuka hotline pengaduan publik. Setiap laporan akan ditindaklanjuti, karena pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Diskominfo KBB kini menyiapkan sistem pelaporan terpadu melalui program SP4N-LAPOR!, yang menghubungkan pengaduan langsung ke dinas terkait. Laporan yang masuk akan diproses cepat dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.

“Kalau ada keterlambatan tindak lanjut, itu akan jadi bahan evaluasi bagi pejabat terkait,” ungkapnya.

Selain itu, Ade juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu atau kabar hoaks yang beredar di media sosial tanpa sumber jelas.

“Silakan masyarakat bertanya langsung ke pemerintah. Jangan sampai termakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan terbuka menjelaskan setiap hal yang menjadi pertanyaan publik,” ucapnya.

Langkah transparansi yang dijalankan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Bandung Barat. Pernyataan terbuka Sekda ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkab KBB kini berupaya membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi warga.***