Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie: Penyusunan APBD 2026 Harus Sinkron, Tepat Sasaran, dan Akuntabel

INFOKBB.ID - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tahun anggaran tersebut memasuki fase kedua pelaksanaan RPJMD dan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Sepeti dilansir dari halaman resmi Pemkab Bandung Barat, upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2026 yang diikuti oleh perangkat daerah sebagai langkah penyamaan persepsi agar arah kebijakan anggaran berjalan seragam dan terukur.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan terbaru menjadi fondasi utama dalam penyusunan anggaran daerah tahun mendatang.

“Terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 memberikan arah dan standar yang jelas bagi kita semua,” ujarnya pada Jumat (21/11/2025).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki pedoman komprehensif yang menjadi dasar dalam penentuan program, penajaman prioritas, serta pengaturan alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran.

Bupati menambahkan bahwa aturan tersebut berfungsi sebagai perangkat penting untuk memperkuat tata kelola penganggaran yang lebih sistematis dan terukur. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran diharapkan tidak hanya sekadar menjadi serapan belanja daerah, tetapi benar-benar membawa dampak terhadap kesejahteraan warga.

“Regulasi ini memastikan proses penyusunan APBD lebih sinkron, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” imbuhnya. Pernyataan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadirkan pengelolaan keuangan yang makin terbuka dan bertanggung jawab.

Selain itu, Bupati menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah agar proses penyusunan APBD berjalan tanpa hambatan. Kolaborasi lintas level pemerintahan dianggap sebagai kunci untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan baik.

"Mudah-mudahan proses penyusunan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," harapnya.

Lebih jauh, tahun anggaran 2026 juga menjadi babak penguatan fondasi pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah memfokuskan pengembangan pada aspek pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan dasar masyarakat. Tema pembangunan yang diusung yaitu Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik, yang menjadi cerminan keseriusan daerah dalam mendorong pelayanan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan pembangunan Kabupaten Bandung Barat tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan hasil yang nyata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)