Perombakan Pejabat Bandung Barat, Jeje Tegaskan Kinerja Harus Terukur

INFOKBB - Upaya memperkuat kualitas birokrasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui langkah penyegaran organisasi. Salah satunya ditunjukkan lewat pelantikan sejumlah pejabat strategis yang digelar di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) pada Senin (27/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, secara langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Agenda ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendorong kinerja aparatur agar lebih optimal.

Seperti dikutip infokbb.id dari halaman resmi Pemkab Bandung Barat, tak hanya fokus pada pejabat eselon tinggi, pelantikan ini juga mencakup berbagai posisi lain yang dinilai krusial dalam mendukung jalannya pemerintahan. Tercatat ada satu pejabat administrator, 17 pejabat fungsional, serta 23 kepala sekolah yang turut dilantik. Selain itu, sebanyak 26 CPNS Formasi 2024 resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam rotasi jabatan tersebut, terjadi perubahan pada dua posisi penting. Hendra Trismayadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara itu, posisi Disdukcapil kini diisi oleh Yadi Azhar yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah.

Menurut Jeje, langkah rotasi ini bukan sekadar formalitas atau rutinitas birokrasi semata. Ia menilai bahwa pergeseran jabatan merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penempatan ini harus mampu mempercepat layanan, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjunjung tinggi integritas. Kualitas birokrasi adalah kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing,” ujar Jeje Ritchie Ismail.

Ia juga menjelaskan bahwa dua dinas yang mengalami rotasi memiliki peran yang sangat penting. Disdukcapil bertanggung jawab dalam memastikan tertib administrasi kependudukan, sedangkan DPMPTSP berfungsi sebagai penggerak utama dalam menarik investasi dan mempermudah proses perizinan.

Lebih lanjut, Jeje menekankan pentingnya adaptasi cepat bagi para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap seluruh aparatur dapat langsung bekerja dengan target yang jelas dan hasil yang terukur demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Inti dari pelantikan ini adalah menghadirkan birokrasi yang lebih profesional dan berdampak nyata. Saya ingin setiap pelayanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya.

Dengan adanya pelantikan ini, Pemkab Bandung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang berbasis kompetensi. Pembenahan yang dilakukan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas di masa mendatang. ***