Masjid Raya Bandung Tak Lagi Dibiayai Pemprov Jabar, Ini Penjelasan Dedi Mulyadi

INFOKBB.ID - Pengelola Masjid Raya Bandung kini harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan operasional secara mandiri. Setelah tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berbagai potensi pemanfaatan lahan wakaf mulai dipertimbangkan agar masjid tetap berjalan optimal.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan membiayai fasilitas yang tidak tercatat sebagai aset resmi milik Pemda Provinsi Jawa Barat.

Seperti dilansir dari halaman resmi Jabarprov, status Masjid Raya Bandung sendiri menjadi terang setelah pengurus wakaf mendatangi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa tanah tempat masjid berdiri merupakan lahan wakaf, sehingga pengelolaannya diminta diserahkan kepada ahli waris pewakaf.

Dengan status tersebut, Masjid Raya Bandung otomatis tidak lagi masuk dalam daftar aset Pemda Provinsi Jawa Barat. Konsekuensinya, seluruh pembiayaan operasional tidak bisa lagi bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

“Aset yang tidak tercatat, tidak boleh lagi dibiayai oleh Pemda Provinsi Jabar,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, KDM optimistis pengelola masjid mampu berdiri secara mandiri. Menurutnya, luasnya lahan wakaf yang dimiliki Masjid Raya Bandung bisa dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pemasukan berkelanjutan.

Di akhir pernyataannya, KDM turut menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah mewakafkan lahan Masjid Raya Bandung. Ia berharap amanah tersebut dapat dikelola dengan baik demi kepentingan umat dan keberlangsungan masjid ke depan. (*)