INFOKBB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan di tingkat desa. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peran Petugas Registrasi Desa, yang dibuka langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di eVilla Istana Bunga, Parongpong, Rabu (29/10/2025). ‎

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh petugas registrasi desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Mereka mendapat pembekalan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, terutama dalam memastikan ketertiban administrasi, keakuratan data kependudukan, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis data.‎

Dalam sambutannya, Bupati Jeje menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. ‎

Seperti dikutip infokbb.id dari halam resmi pemkab Bandung Barat, seluruh kebijakan pemerintah akan berjalan efektif bila ditopang oleh data yang benar dan mutakhir.‎

‎“Kita tidak bisa bicara pembangunan tanpa data yang akurat. Petugas registrasi desa adalah ujung tombak dalam memastikan setiap data warga tercatat dengan benar,” ujar Jeje di hadapan peserta sosialisasi.‎

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang terpadu, tertib, dan transparan. Kolaborasi lintas level pemerintahan, kata Jeje, menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, adil, dan dapat dipercaya masyarakat.‎

“Administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan data, tetapi juga tentang pelayanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.‎

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bandung Barat berharap para petugas registrasi desa dapat mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam pembaruan data kependudukan. Dengan begitu, program-program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ‎

Acara tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bandung Barat dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus memperkuat peran strategis desa sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.***