News

Pemkab Bandung Barat Raih Predikat A Pelayanan Publik Nasional, Skor Indeks 4,60

Azis - Tuesday, 13 January 2026 | 11:21 AM

Background
Pemkab Bandung Barat Raih Predikat A Pelayanan Publik Nasional, Skor Indeks 4,60
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, ( Foto Dok:/ Pemkab Bandung Barat).

INFOKBB.ID - Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Hasil ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026, Pemkab Bandung Barat meraih nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,60 dan masuk dalam kategori A pada hasil evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2025.

Penilaian tersebut diperoleh melalui proses panjang yang melibatkan pengolahan data, validasi, serta penentuan akhir oleh Tim Evaluator. Evaluasi ini menjadi tolok ukur kualitas pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional dan berkelanjutan.

Seperti lansir dari halaman resmi pemkab Bandung Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menegaskan bahwa capaian ini harus dijadikan standar bersama oleh seluruh aparatur pemerintahan.

“Predikat A ini merupakan amanah yang harus dijaga. Kami akan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan integrasi layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan semakin efektif dan efisien,” ujarnya.



Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berkualitas. Ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus berinovasi demi kepuasan masyarakat,” kata Jeje.

Predikat A mencerminkan keseriusan Pemkab Bandung Barat dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel. Upaya penguatan sistem digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembenahan tata kelola pelayanan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah daerah berharap prestasi ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. (*)