Meski Defisit Anggaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Pembangunan Jawa Barat Tetap Jalan

INFOKBB.ID - Di tengah tekanan keuangan daerah yang semakin terasa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan agenda pembangunan tidak akan terhenti. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meski kondisi fiskal sedang menghadapi tantangan berat.

Menurut Dedi Mulyadi, salah satu persoalan utama yang dihadapi Jawa Barat saat ini adalah menurunnya pendapatan daerah. Sektor Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan seiring melambatnya industri otomotif.

Seperti dilansir dari halaman resmi Jabarprov. Ia menjelaskan, pelemahan penjualan kendaraan bermotor berdampak langsung pada penerimaan kas daerah. Sementara itu, kebutuhan belanja pembangunan justru mengalami peningkatan sehingga memicu defisit anggaran yang tidak terelakkan.

“Bisnis otomotif sedang lesu, tapi kebutuhan pembangunan meningkat. Ini konsekuensi yang harus kita hadapi. Bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kami siap melewati situasi ini. Pembangunan tidak boleh berhenti,” ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut.

Pernyataan itu disampaikan KDM usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).

Memasuki tahun anggaran 2026, Pemprov Jabar tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Sejumlah proyek besar dipastikan akan terus berjalan, mulai dari penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai daerah, pembangunan jembatan utama di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, hingga pembangunan flyover Bulak Kapal di Kota Bekasi.

Selain itu, pemerintah provinsi juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, underpass di Kota Cimahi, serta pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi.

“Proyek-proyek ini berskala besar, namun kami optimistis seluruhnya dapat direalisasikan,” tegas KDM.

Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, penataan ruang juga menjadi agenda penting Pemprov Jabar mulai awal 2026. Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya wilayah yang terdampak banjir akibat tata ruang yang dinilai tidak konsisten dan mengabaikan daya dukung lingkungan.

Ia menyebutkan, evaluasi serta perubahan kebijakan tata ruang akan dibahas secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Jawa Barat mulai Januari mendatang.

“Ada persoalan tata ruang yang selama ini keliru dan harus segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan dampak lingkungan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menegaskan larangan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat. Menurutnya, karakteristik geografis Jabar yang terbatas tidak cocok untuk tanaman sawit yang membutuhkan lahan luas dan berpotensi mengganggu keseimbangan air.

“Jawa Barat lebih sesuai untuk komoditas seperti teh, karet, kina, dan kopi,” pungkasnya. (*)