INFOKBB.ID - Sejumlah tenaga honorer yang dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 kini tengah menantikan terbitnya Surat Keputusan (SK) resmi pengangkatan. Namun, di tengah euforia tersebut, muncul berbagai pertanyaan seputar status hukum SK mereka, terutama mengenai apakah dokumen tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman atau kredit bank.

‎Pertanyaan ini cukup beralasan, mengingat selama ini profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenal memiliki nilai ekonomis yang tinggi di mata lembaga keuangan. 

‎SK pengangkatan ASN kerap dijadikan agunan untuk berbagai jenis pinjaman karena dinilai memiliki kepastian hukum dan jaminan penghasilan tetap setiap bulannya. 

‎Kondisi serupa kini menjadi bahan pembicaraan di kalangan PPPK Paruh Waktu yang baru saja menyelesaikan proses administrasi kepegawaian.

‎Sebagaimana diketahui, tahapan pengecekan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu 2025 telah resmi ditutup pada 30 September lalu. 

‎Nomor ini merupakan identitas resmi yang menandai status seseorang sebagai bagian dari sistem manajemen ASN nasional, dan pengecekan dilakukan melalui portal resmi MOLA BKN. 

‎Setelah NI ditetapkan, tahapan berikutnya adalah penerbitan SK pengangkatan dokumen yang kini tengah dinantikan ribuan pegawai baru.

‎Lantas, apakah SK PPPK Paruh Waktu benar-benar bisa digunakan untuk keperluan finansial seperti kredit atau pinjaman bank? Berdasarkan informasi yang beredar dan sejumlah sumber terkait, jawabannya adalah "ya". SK PPPK Paruh Waktu memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit, karena diterbitkan langsung oleh pemerintah daerah atau instansi yang berwenang. 

‎Secara prinsip, SK tersebut memiliki dasar hukum yang sepadan dengan SK ASN penuh waktu, meskipun masa kerja dan sistem penggajiannya mungkin berbeda.

‎SK PPPK Paruh Waktu menandakan hubungan kerja resmi antara pegawai dan pemerintah dengan dasar perjanjian kerja yang sah. 

‎Hal ini memberikan jaminan penghasilan tetap selama masa kontrak berlangsung, sehingga bank dapat menganggapnya sebagai bentuk kestabilan ekonomi bagi peminjam. 

‎Karena itu, beberapa lembaga keuangan sudah mulai membuka peluang bagi pegawai PPPK Paruh Waktu untuk mengakses fasilitas pinjaman dengan jaminan SK mereka.

‎Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa kebijakan setiap bank tidak seragam. Ada bank yang menerima SK PPPK Paruh Waktu sebagai agunan penuh, namun ada juga yang menerapkan batasan tertentu. 

‎Kriteria penilaian biasanya mencakup durasi masa kerja, jumlah penghasilan bulanan, dan jenis pinjaman yang diajukan apakah kredit konsumtif, multiguna, atau pembiayaan lainnya.

‎Selain itu, tenor pinjaman dan plafon kredit yang disetujui pun biasanya disesuaikan dengan masa berlaku kontrak kerja PPPK Paruh Waktu. Artinya, jika masa kontrak tiga tahun, maka tenor kredit juga cenderung dibatasi dalam rentang waktu tersebut. 

‎Kebijakan ini dimaksudkan agar risiko kredit tetap terukur dan sesuai dengan kemampuan bayar peminjam.

‎Untuk itu, para PPPK Paruh Waktu 2025 disarankan agar tidak terburu-buru mengajukan pinjaman sebelum memahami syarat dan ketentuan yang berlaku di tiap lembaga keuangan.

‎Konsultasi langsung dengan pihak bank menjadi langkah bijak untuk memastikan kelayakan SK sebagai jaminan, serta memahami dokumen tambahan apa saja yang mungkin diperlukan.

‎Dengan adanya pengakuan terhadap SK PPPK Paruh Waktu sebagai dokumen resmi yang sah, diharapkan para pegawai baru dapat lebih tenang dalam mengatur keuangan dan merencanakan masa depan. 

‎Meski belum sepenuhnya setara dengan ASN penuh waktu dalam hal fasilitas, keberadaan SK ini tetap menjadi bukti nyata bahwa status PPPK Paruh Waktu memiliki nilai dan pengakuan administratif yang kuat di mata pemerintah maupun sektor keuangan.***

‎