INFOKBB.ID - Rencana peningkatan fasilitas bagi anggota serta pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi dihentikan. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, secara langsung menegaskan keputusan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai masukan.

‎Gelombang protes sebelumnya memang sempat mencuat dari masyarakat. Mereka menilai kebijakan menaikkan tunjangan dewan di tengah situasi ekonomi yang masih berat merupakan tindakan yang tidak bijak, bahkan dicap sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah daerah.

‎Dalam keterangannya pada Minggu (21/9/2025), Jeje menuturkan bahwa arah kebijakan ini diambil setelah mendengar pandangan publik sekaligus mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Dengan mempertimbangkan aspirasi warga serta instruksi Kemendagri, maka usulan kenaikan tunjangan bagi anggota dewan kami hentikan,” jelasnya.

‎Kajian internal Pemkab KBB, menurut Jeje, sudah dilakukan selama beberapa pekan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa anggaran akan lebih bermanfaat bila diarahkan ke sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan untuk penambahan tunjangan dewan.

‎Ia menambahkan, prioritas pemerintah daerah seharusnya adalah memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar kembali pada rakyat. “Saya ingin penggunaan anggaran lebih difokuskan pada program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat luas,” tegasnya.

‎Sebelum dibatalkan, rancangan awal kenaikan tunjangan anggota dewan memuat angka fantastis. Total penerimaan bulanan DPRD berpotensi naik dari Rp75,6 juta menjadi Rp83,5 juta, termasuk rincian tunjangan rumah Rp45,8 juta, transportasi Rp23 juta, dan komunikasi intensif Rp14,7 juta.

‎Bahkan, kursi Ketua DPRD disiapkan fasilitas lebih besar: tunjangan rumah senilai Rp53 juta plus tambahan transportasi Rp29 juta tiap bulan. Tak heran bila publik menilai kebijakan ini bisa menjadi blunder politik serius bagi Pemkab KBB.

‎Dengan dibatalkannya kebijakan tersebut, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat dapat kembali terjaga, sekaligus menegaskan komitmen bahwa kebijakan daerah harus sejalan dengan kebutuhan rakyat.***