INFOKBB.ID - Dalam upaya memperkuat tata kelola data lintas sektor di tingkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025, Rabu (22/10), bertempat di Kantor Bappeda Jabar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang bertujuan membangun sistem pengelolaan data yang terpadu, akurat, dan dapat diakses lintas instansi pemerintah.

Acara tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka hadir untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola data yang seragam dan bertanggung jawab. Forum ini juga menjadi sarana untuk bertukar pengalaman, memperbarui pengetahuan teknis, serta memperluas pemahaman tentang pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Sepeprti dikutip Infokbb.id dari halam resmi Pemkab Bandung BaSalah satu yang turut berpartisipasi aktif adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kehadiran Diskominfotik KBB menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat lokal.

Perwakilan Diskominfotik KBB menyebutkan, forum ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga penyelenggara data di daerah.

“Forum ini menjadi wadah penting untuk mempertegas peran kami sebagai Wali Data Daerah. Melalui kerja sama yang erat dengan perangkat daerah lainnya, kami ingin memastikan data yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat memiliki standar yang konsisten, valid, dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya mempercepat integrasi data lintas instansi. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi informasi yang semakin adaptif dan inovatif.

“Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan pondasi utama dalam mendorong transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis bukti,” tambahnya.

Selain menjadi ajang konsolidasi antarperangkat daerah, forum tersebut juga diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyediaan data yang kredibel untuk mendukung pengambilan keputusan. Data yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bappeda Jawa Barat menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Satu Data Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada komitmen kolaborasi antarinstansi. Seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan di masing-masing daerah.

Melalui forum ini, diharapkan muncul sinergi yang kuat antarinstansi penyelenggara data di Jawa Barat. Dengan demikian, pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendukung terwujudnya visi Jawa Barat sebagai provinsi dengan tata kelola data yang transparan, terbuka, serta berdaya guna bagi masyarakat.***