Dedi Mulyadi Tegaskan Pembenahan Citarum dan Jalan Provinsi Masuk Prioritas

INFOKBB.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan arah kebijakan baru yang memusatkan perhatian pada percepatan pembangunan fasilitas publik serta pembenahan kawasan Sungai Citarum. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai dua sektor tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan lingkungan di wilayahnya.

Dilansir dari halaman resmi Pemdaprov Jabar, pernyataan itu disampaikan KDM seusai penandatanganan kerja sama antara Pemprov Jabar, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PT Jasa Marga, dan PTPN I Regional 2 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025). Kerja sama tersebut menjadi langkah awal penyelarasan antara pusat dan daerah.

KDM menguraikan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan pada kebutuhan dasar warga. “Kita fokus pada penguatan jaringan jalan, sistem irigasi, jembatan strategis, hingga perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk penerangan jalan umum dan dukungan kelistrikan,” ucapnya.

Ia juga menyinggung proyek pembangunan dua jembatan di kawasan Karawang Barat yang dikerjakan melalui pola multi years. Meski berada di jalur nasional dan berdiri di atas tanah milik PT Jasa Marga, Pemprov Jabar mengambil langkah percepatan karena urgensi kebutuhan masyarakat sekitar.

“Karawang Barat sebenarnya masuk jalur nasional dan lahannya milik Jasa Marga. Tapi karena kondisinya mendesak, kita ambil alih pembangunan dua jembatan itu dengan skema berkelanjutan,” ujarnya menjelaskan.

Dari pemerintah pusat, dukungan hadir melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Menurut KDM, skema ini menjadi bentuk kolaborasi yang saling mengisi antara pemerintah daerah dan kementerian.

“Pak Menteri sudah menyampaikan bantuan melalui IJD untuk beberapa ruas jalan provinsi. Jadi ada pembagian peran, mana yang dikerjakan daerah, mana yang ditangani pusat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menekankan pentingnya penanganan serius bagi Sungai Citarum. Pengawasan limbah serta peningkatan kualitas air di kawasan DAS Citarum menjadi fokus karena berdampak langsung pada sektor pangan nasional.

“Citarum perlu pengawasan lebih ketat, terutama soal limbah. Ini prioritas utama,” tegasnya.

Untuk memastikan proses berjalan, KDM menyebutkan akan melakukan pemeriksaan lapangan secara rutin mulai Januari 2026. Titik awal pemantauan dimulai dari Jatiluhur, Cirata, hingga Saguling.

“Mulai Januari saya turun langsung setiap bulan. Kita cek perkembangan dan masalahnya,” katanya.

Ia menambahkan, dokumen kerja sama yang ditandatangani tidak memuat besaran anggaran. Kesepakatan tersebut lebih menegaskan pemberian kewenangan kepada Provinsi Jabar dalam menangani beberapa ruas jalan nasional.

“MoU ini tidak mencantumkan nilai anggaran. Ini soal pelimpahan tugas, bukan soal nominal,” jelasnya.

Sejumlah pembangunan yang ditujukan untuk membantu kabupaten/kota nantinya akan memanfaatkan anggaran yang dialokasikan dari program IJD.

“Beberapa kegiatan untuk daerah nantinya diambil dari alokasi dana IJD,” tutupnya. (*)