Dedi Mulyadi Sindir Wali Kota Bandung: Sampah Kiriman Kota Jadi Biang Kerok Banjir di Selatan!

INFOKBB - Gubernur Jawa Barat  Dedi Mulyadi, melontarkan kritik keras dan lugas yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandung terkait buruknya pengelolaan sampah dan kebijakan tata ruang yang disebutnya menjadi penyebab utama banjir parah di wilayah Bandung Selatan. 

Kritik itu disampaikan langsung saat Dedi Mulyadi meninjau aliran sungai yang dipenuhi tumpukan sampah di Bojongsang, Kabupaten Bandung.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa masalah lingkungan ini bukan hanya urusan lokal Kabupaten Bandung, melainkan kegagalan kolektif yang melibatkan pemerintah daerah lain, terutama yang berada di kawasan hulu.

Sampah Kiriman dari Kota Bandung

Dalam dialognya dengan Sekretaris Camat Bojongsoang, Al Azhar, Dedi Mulyadi secara khusus menggarisbawahi asal muasal sampah yang menumpuk.

"Jadi sampah ini dari masyarakat Kota Bandung dan juga dari Kabupaten Bandung," kata Al Azhar kepada Dedi Mulyadi, melalui akun media sosialnya, Senin, 8 Desember 2025.

Ia menekankan bahwa limbah yang tidak terkelola di Kota Bandung hanyut terbawa aliran sungai, memperburuk kondisi di hilir, dan secara nyata berkontribusi terhadap sedimentasi serta peningkatan risiko banjir di Kabupaten Bandung. Kritik ini secara implisit mempertanyakan efektivitas program kebersihan dan penataan lingkungan di ibu kota provinsi tersebut.

Kritik Tajam Alih Fungsi Lahan dan Perizinan Perumahan

Selain masalah sampah, Dedi Mulyadi menyoroti perubahan tata ruang yang masif. Ia menyebut bahwa daerah rawa dan resapan air diubah menjadi permukiman, dan bahkan metode pertanian di hulu (kebun sayur) menggunakan plastik yang mempercepat aliran air.

"Rawa-rawa berubah jadi pemukiman? Daerah terbuka hijau jadi perumahan? Beak kabeh (habis semua)," tanya Dedi Mulyadi.

Ia kemudian memberikan peringatan serius mengenai dampak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah:

"Kalau ini tidak segera berubah, tata ruangnya dibenerin. Tidak boleh ada izin perumahan baru. Saya yakin, 2-3 tahun ke depan, kalau banjir, ini semua tenggelam, Pak," kata Al Azhar.

Kritik ini merupakan tuntutan langsung kepada para pengambil kebijakan, termasuk Wali Kota Bandung, untuk segera menghentikan penerbitan izin pembangunan yang mengorbankan fungsi lahan konservasi.

Desakan Kerja Sama "Nyata, Bukan Wacana"

Dedi Mulyadi mendesak para pimpinan daerah di Bandung Raya untuk berhenti berwacana dan mulai bertindak dalam mengatasi masalah lintas batas ini.

"Besok saya kumpulin, Bupati Bandung, Walikota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Walikota Bandung. Kerja sama dengan nyata, bukan wacana," kata dia.***