INFOKBB.ID - Kebutuhan dana darurat sering kali muncul tanpa aba-aba, terutama di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

‎Banyak dari mereka akhirnya mencari solusi pembiayaan yang aman dan bisa diandalkan tanpa harus menunggu terlalu lama.

‎Namun, muncul pertanyaan yang cukup sering dibahas: apakah Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu bisa dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank?

‎Menariknya, kini sejumlah lembaga keuangan, terutama bank milik pemerintah, sudah membuka peluang bagi PPPK Paruh Waktu untuk menjadikan SK mereka sebagai agunan kredit.

Meski begitu, mekanisme dan ketentuannya sedikit berbeda dari ASN tetap, karena status kerja mereka bersifat kontraktual.

‎Sebelum melangkah ke tahap pengajuan, kelengkapan dokumen menjadi hal paling penting. Bank akan menilai kemampuan bayar calon peminjam berdasarkan dokumen dan data keuangan yang diserahkan.

‎Beberapa dokumen yang wajib dipersiapkan di antaranya adalah:

‎1.SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu asli dan salinannya yang sudah dilegalisasi.

‎2. Surat Keterangan Aktif Bekerja dari instansi tempat bertugas.

‎3. Slip gaji tiga bulan terakhir atau surat penghasilan resmi.

‎4. Fotokopi KTP, KK, dan NPWP bila tersedia.

‎5. Bukti transaksi tabungan atau rekening koran minimal tiga bulan terakhir.

‎Langkah awal yang disarankan adalah mengajukan pinjaman di bank penyalur gaji, seperti BRI, BNI, atau Bank Mandiri.

‎Hal ini akan mempercepat proses verifikasi karena data penghasilan Anda sudah tercatat di sistem bank tersebut.

‎Saat pengajuan, sebutkan kepada petugas bahwa Anda merupakan pegawai PPPK Paruh Waktu dan ingin mengajukan Kredit Multi Guna (KMG) dengan jaminan SK. 

‎Setelahnya, pihak bank akan melakukan analisis kredit atau credit scoring yang meliputi:

‎- Keaslian dokumen,

‎- Riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK,

‎- Durasi kontrak kerja yang masih berlaku, serta

‎- Rasio antara penghasilan dan total utang.

‎Apabila pengajuan Anda lolos analisis, pembayaran cicilan akan dilakukan dengan sistem potong gaji otomatis, melalui kerja sama antara pihak bank dan bendahara instansi.

‎Meski peluang terbuka lebar, PPPK Paruh Waktu tetap perlu memahami keterbatasan yang diberlakukan pihak bank. Hal ini untuk meminimalkan risiko kredit macet karena status kerja yang tidak permanen.

‎Beberapa batasan umum yang berlaku antara lain:

‎1. Batas Maksimal Pinjaman (Plafon): Jumlah pinjaman disesuaikan dengan gaji pokok dan masa kerja, biasanya lebih rendah dibanding ASN tetap.

‎2. Tenor Terbatas: Jangka waktu pelunasan tidak boleh melebihi sisa kontrak kerja.

‎3. Analisis Ketat: Bank lebih selektif dalam memberikan pinjaman bagi pegawai berstatus paruh waktu.

‎Untuk memperbesar peluang pinjaman disetujui, PPPK Paruh Waktu bisa menerapkan beberapa strategi praktis, seperti:

‎- Mengajukan pinjaman di bank tempat gaji diterima setiap bulan.

‎- Memilih jumlah pinjaman yang proporsional, idealnya tidak lebih dari 30–40% penghasilan bulanan.

‎- Menyertakan surat rekomendasi dari atasan sebagai bukti keaktifan kerja.

‎- Menjaga aktivitas rekening tetap positif. dan bebas dari catatan kredit buruk.

‎Dengan langkah yang tepat dan dokumen yang lengkap, SK PPPK Paruh Waktu kini bukan sekadar simbol pengangkatan kerja, melainkan juga bisa menjadi pintu menuju solusi finansial yang lebih fleksibel dan terpercaya.***