INFOKBB.ID -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 memberikan apresiasi tinggi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPHI 1987 Jawa Barat atas keberhasilan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IPHI 1987 se-Jawa Barat.

‎Rakor yang mengusung tema “Membangun Sinergi Antar Pengurus DPD dan DPC dalam Meningkatkan Kerja Organisasi Advokat yang Profesional” tersebut digelar di Hotel Newton, Kota Bandung, pada Sabtu (26/7/2025). Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi internal organisasi sekaligus memperluas peran strategis profesi advokat di tengah masyarakat.

‎Ketua Umum DPP IPHI 1987, Sahala Siahaan, S.H., secara langsung menyampaikan apresiasi terhadap kinerja DPD IPHI Jabar di bawah kepemimpinan H. Tommy Hendra Kusuma, S.H. Menurut Sahala, dalam kurun waktu satu tahun pasca pelantikan, DPD IPHI Jabar telah menunjukkan progres signifikan yang ditandai dengan berbagai inovasi konkret.

‎“Kami dari DPP IPHI 1987 memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran DPD Jawa Barat yang dikomandoi oleh Kang Tomi. Dalam satu tahun ini, mereka telah menorehkan berbagai capaian nyata, termasuk sukses menyelenggarakan Rakor hari ini,” ujar Sahala.

‎Ia juga mengapresiasi pendekatan proaktif DPD IPHI Jabar dalam membina calon-calon advokat muda sejak di bangku kuliah. Program pembinaan yang menyasar mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru dinilai sebagai strategi cerdas untuk membangun loyalitas dan kualitas kader IPHI di masa mendatang.

‎“Langkah membina mahasiswa sejak dini sangat tepat. Ini bukan hanya membentuk karakter advokat sejak awal, tetapi juga memperkenalkan IPHI di lingkungan akademik. Dampaknya akan terasa secara luas, baik bagi masyarakat maupun pemerintahan daerah,” imbuhnya.

‎Lebih jauh, Sahala menekankan bahwa IPHI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berfokus pada kepentingan internal anggotanya. Ia mendorong agar IPHI juga aktif berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

‎Sahala juga menyinggung keterlibatan aktif IPHI 1987 dalam mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di DPR RI. Menurutnya, keberadaan RUU KUHAP sangat krusial sebagai landasan operasional bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

‎“KUHAP ini adalah roh dari sistem hukum pidana nasional. Tanpa kehadiran UU KUHAP, KUHP yang baru tidak akan bisa berjalan maksimal. Karena itu, IPHI turut hadir di DPR RI, dipimpin oleh Ibu Maria, untuk memberikan dukungan kepada Komisi III agar proses pengesahan KUHAP bisa dituntaskan tahun ini,” tegas Sahala.

‎DPP IPHI 1987, lanjutnya, akan terus berkomitmen untuk memperkuat eksistensi organisasi sebagai garda terdepan dalam pembaruan hukum, pemberdayaan advokat muda, serta kontribusi aktif terhadap sistem hukum nasional dan kebijakan publik di tingkat daerah.

‎Dorongan Penguatan Sinergitas Internal dan Eksternal

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP IPHI 1987, Zakirudin Chaniago, S.H., M.H., menyatakan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara DPP, DPD, dan DPC IPHI 1987 di seluruh Indonesia. Menurutnya, harmonisasi hubungan internal organisasi perlu diimbangi dengan keterlibatan aktif dalam jejaring eksternal, khususnya dengan unsur Muspida di setiap daerah.

‎“Sinergitas ini harus mencakup semua lini, dari DPP ke DPD, lalu ke DPC, dan menjangkau masyarakat serta pemerintah daerah. Kita perlu melibatkan Gubernur, Kapolda, Kejati, hingga Ketua Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi,” ujar Zakirudin.

‎Ia juga mendorong para Ketua DPC IPHI untuk tidak ragu membangun komunikasi aktif dengan kepala daerah seperti Bupati atau Wali Kota setempat. Begitu pula Ketua DPD diharapkan menjalin relasi baik dengan Gubernur masing-masing.

‎“Ketua DPC jangan sungkan menjalin komunikasi dengan kepala daerah. Kita tidak boleh merasa rendah, karena peran advokat sangat vital dalam mendampingi masyarakat serta memberi masukan pada kebijakan pemerintah,” tegasnya.

‎Menurut Zakirudin, peran advokat seharusnya tidak terbatas pada ruang sidang, melainkan juga menyentuh ranah pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga proses perumusan kebijakan. Ia berharap hasil Rakor bisa segera ditindaklanjuti dengan program kerja yang lebih konkret dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

‎“Kalau sinergi ini tidak dibangun secara serius, maka sulit kita berharap keberadaan advokat bisa memberikan dampak nyata di masyarakat. Karena itu, Rakor ini harus menjadi titik tolak untuk menata program-program IPHI yang lebih menyentuh kepentingan publik,” pungkasnya.

‎Dihadiri Pimpinan Pusat dan Daerah

‎Rakor kerja IPHI 1987 Jawa Barat ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dalam struktur organisasi, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP IPHI 1987, Maria Salikin, S.H., Ketua DPD IPHI 1987 Jabar, H. Tommy Hendra Kusuma, S.H., Sekretaris DPD IPHI 1987 Jabar, Drs. Gatot Nirboyo, S.H., Bendahara DPD IPHI 1987 Jabar, Dewi Hyrawati, S.H., serta seluruh Ketua DPC IPHI 1987 se-Jawa Barat.

‎Dengan terlaksananya Rakor ini, IPHI 1987 Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas kontribusi profesi advokat dalam berbagai sektor serta menjalin kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.***

‎

‎