INFOKBB.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik curang pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.

‎“Beras biasa dibungkus lalu diberi label beras premium dan dijual dengan harga Rp5.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Ini penipuan, ini pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak. Ini pelanggaran hukum,” tegas Presiden saat meluncurkan program 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

‎Seperti di kutip infokbb.id dari Antara, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Kapolri dan Jaksa Agung memiliki loyalitas penuh terhadap bangsa dan rakyat Indonesia.

‎“Selama kita masih diberi kesempatan, kita harus berada di barisan yang membela kebenaran dan keadilan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya yakin kalian setia kepada bangsa dan kedaulatan negara. Usut, tindak,” katanya.

‎Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, potensi kerugian negara akibat praktik pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun. Kerugian tersebut dinikmati oleh segelintir kelompok usaha, sementara dampaknya dirasakan masyarakat luas dan menghambat pendanaan sektor penting seperti pendidikan.

‎“Anggaran untuk perbaikan sekolah saat ini hanya cukup untuk sekitar 11.000 sekolah dengan dana Rp19 triliun. Jika kebocoran Rp100 triliun per tahun bisa dihentikan, kita bisa memperbaiki lebih dari 100.000 sekolah setiap tahun,” jelasnya.

‎Prabowo menilai tindakan pengoplosan beras merupakan bentuk sabotase ekonomi yang menyengsarakan rakyat.

‎“Kita punya sekitar 330.000 sekolah. Dalam tiga setengah tahun, seluruh sekolah bisa diperbaiki. Ini tindakan yang menikam rakyat dari belakang, dan harus dihentikan,” katanya.

‎Ia juga menyebut bahwa praktik ini bukan hal baru, dan bahkan pernah beberapa kali ditindak, namun tetap muncul kembali. Fenomena ini menurutnya mirip dengan skema curang dalam distribusi minyak goreng.

‎“Seperti waktu minyak goreng. Botol dikurangi 10–20 persen. Kalau dikalikan jutaan ton, nilainya besar. Begitu juga dengan beras,” ujarnya.

‎Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait dugaan 212 produsen beras yang melakukan kecurangan. Sebagai langkah awal, empat produsen telah diperiksa pada Kamis (10/7) dalam tahap penyelidikan.

‎Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa 10 dari 212 produsen tersebut telah diperiksa oleh Satgas Pangan dan Bareskrim Polri. Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap praktik curang dan melindungi konsumen.

‎Menurut Amran, laporan terhadap 212 merek tersebut dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung. Merek-merek itu dinilai tidak memenuhi standar mutu dari sisi volume, kualitas, dan kejelasan label.

‎Ia menegaskan, momen penindakan ini tepat karena stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman, yakni mencapai 4,2 juta ton, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan di pasaran.

‎Jika ingin dibuat lebih singkat atau khusus untuk tayangan media sosial, saya juga bisa bantu ringkasannya. ***

‎

‎

‎

‎